TELUK KUANTAN – Keberangkatan sejumlah pejabat teras lingkungan Pemda Kuansing menjadi sorotan, pasalnya para pejabat Kuansing berbondong-bondong menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030.
Padahal Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengintruksikan efisiensi anggaran, namun terbalik dengan kondisi Kuansing, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, dr. Fahdiansyah, diduga memboyong sejumlah pejabat ke Ibukota Negara, di tengah kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami krisis.
Pelantikan Suhardiman Amby sebagai Bupati Kuansing dan Mukhlisin sebagai Wakil Bupati dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis, 20 Februari 2025. Namun, kehadiran sejumlah pejabat Kuansing dalam acara tersebut menimbulkan pertanyaan terkait dugaan penggunaan anggaran daerah melalui Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
Pj Sekda Kuansing, dr. Fahdiansyah, memberikan jawaban yang tidak sepenuhnya jelas terkait jumlah pejabat yang hadir maupun sumber pembiayaan perjalanan tersebut. “Ada yang mengikuti kegiatan. Itu bisa dibenarkan bila ada bukti visum kegiatan. Tapi mungkin juga ada yang izin dengan biaya pribadi,” ujar Fahdiansyah.
Namun, ketika ditekan lebih lanjut mengenai jumlah pasti pejabat yang ikut serta dan pembiayaan perjalanan tersebut dibiayai oleh anggaran Pemerintah Daerah (Pemda), Fahdiansyah memilih untuk tidak memberikan jawaban konkret. “Wawancara di kantor saja, ya,” katanya singkat.
Lebih lanjut, dr. Fahdiansyah menambahkan bahwa sebagian pejabat Kuansing juga melakukan audiensi selama di Jakarta. Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan tersebut nantinya akan diaudit secara menyeluruh.
“Kita terbuka saja. Semua kegiatan nantinya akan melalui audit,” ujar Fahdiansyah saat dihubungi via telepon.
Sementara itu, Fahdiansyah mengaku sedang berada di Pekanbaru saat dihubungi oleh awak media dan menutup pembicaraan dengan meminta agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan di kantor.
