PADANG LAWAS – Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Mahasiswa Peduli Rakyat (MPR) Padang Lawas menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati, Selasa (19/8/25).
Aksi ini menuntut transparansi dan audit terhadap penggunaan dana pemeliharaan jaringan pipa distribusi dan sambungan ke rumah rumah di Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kabupaten Padang Lawas.
MPR menyoroti adanya dugaan praktik korupsi dalam pemanfaatan dana fiskal untuk pemeliharaan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah di beberapa kecamatan, seperti Barumun Selatan, Barumun, dan Barumun Baru. Mereka mencurigai bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.
Koordinator aksi, Ahmad Alwi Hutauruk bersama Andri Saputra Hasibuan sebagai Kordinator Lapangan menyampaikan beberapa tuntutan utama, termasuk rincian dana pemeliharaan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah tahun anggaran 2025 yang bersumber dari dana fiskal. Rincian yang diminta meliputi pemeliharaan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah di beberapa lokasi dengan total anggaran yang signifikan.
MPR Padang Lawas juga meminta Kejaksaan Negeri Padang Lawas untuk segera memeriksa Kepala Dinas PU dan Kepala Bidang Cipta Karya atas dugaan korupsi terkait pemanfaatan dana fiskal. Selain itu, mereka juga meminta DPRD Padang Lawas segera memanggil Kepala Dinas PU dan Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya guna meninjau kembali penggunaan dana fiskal tahun 2024.
Aksi ini didasarkan pada beberapa landasan hukum, termasuk Pasal 12 huruf A atau B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Aksi ini berjalan dengan tertib dan damai, dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. MPR Padang Lawas berharap Bupati Padang Lawas dapat memenuhi tuntutan mereka dan melakukan tindakan nyata untuk mengatasi dugaan korupsi di Dinas PU. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terkait tuntutan dari MPR Padang Lawas.
Usai melakukan aksi, para Mahasiswa MPR melaporkan dugaan korupsi Kadis PU dan Kabid Cipta Karya tersebut kepada Kejaksaan Negeri Padang Lawas.
(ASWIN)
Redaksi : Feri Windria
