Tindaklanjuti Laporan HIMPIT-SU, Kejatisu Pulbaket dan Puldata Dugaan Korupsi PT. Bank Sumut Rp15 Miliar

MEDIAPESISIR.COM, (MEDAN) – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati) Sumut, serius mengusut dugaan korupsi di PT. Bank Sumut yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), yang resmi dilaporkan Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Intelektual Sumatera Utara (HIMPIT-SU).

Laporan dugaan korupsi PT. Bank Sumut yang kini tengah dilakukan penyelidikan tim jaksa Kejati Sumut, oleh HIMPIT-SU sesuai Laporan pengaduan surat No. 523/Sek/HIMPIT-SU/VI/2022 tertanggal 23 Juni 2022, dengan Tanda Terima Surat PTSP Kejati Sumut tertanggal 23 Juni 2022 dengan penerima atasnama Putri.

Laporan Dugaan Korupsi di PT. Bank Sumut diantaranya, dugaan raibnya Dana Pensiunan karyawan PT. Bank Sumut senilai Rp15 miliar, dan indikasi keterlibatan Direksi PT. Bank Sumut, terkait Kredit Macet di KCP PT.Bank Sumut Cabang Galang serta rangkap jabatan Rahmat Fadillah Pohan sebagai Dirut PT. Bank Sumut dan Dewan Pengawas dana pensiunan karyawan PT. Bank Sumut.

Kepala Kejati Sumut Idianto SH melalui Juliana PC Sinaga dihadapan massa HIMPIT-SU yang menggelar aksi Ke-7 di kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan, Jumat (26/8/2022) mengatakan, saat ini tim jaksa masih serius melakukan penyelidikan dugaan korupsi PT. Bank Sumut.

” Laporan pengaduan adik-adik dari HIMPIT-SU masih terus ditindaklanjuti tim jaksa. Pimpinan (Kepala Kejati Sumut) telah menerbitkan surat perintah penyelidikan (Sprin Lid) pada 4 Agustus 2022. Itu bukti serius Kejati menindaklanjuti laporan pengaduan,” sebut Juliana.

Juliana juga menambahkan, saat ini tim jaksa tengah melakukan Pengumpulan Data (Puldata) dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket). Dan sudah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak PT. Bank Sumut.

“Kami belum bisa sebut siapa saja yang dipanggil dan diperiksa. Namun, tim jaksa telah panggil dan periksa dari pihak terlapor (Bank Sumut). Penyelidikan ini perintah dari Kepala Kejati Sumut. Dan saat ini dalam tahap Puldata dan Pulbaket. Kita tetap serius selidiki kasus ini,” ungkap Juliana sambil menyatakan, pihaknya segera sebutkan siapa saja pihak Bank Sumut yang telah dipanggil dan diperiksa.

Sementara itu, M. Febriansyah kordinator HIMPIT-SU menegaskan, Kejati Sumut harus transparan dan terbuka mengungkap dugaan korupsi di PT. Bank Sumut. Sebab, sejak beberapa tahun ini dugaan korupsi di Bank Sumut telah diungkap hingga sampai ke meja persidangan.

” Kami minta Kejati Sumut transparan, siapa saja yang sudah diperiksa. Jangan Kejati terkesan menutup-nutupi dan tidak serius. Kami akan terus datang ke Kejati Sumut dan mengawal terus penanganan dugaan korupsi Bank Sumut,” ungkapnya.

Tuntutan Aksi di Kejatisu

HIMPIT-SU membeberkan adanya dana pensiunan Karyawan PT. Bank Sumut tersebut, dipergunakan untuk investasi pada Dana Kredit PT. SNP yang masih dalam proses Hukum tindak pidana Korupsi.

Direksi dan Dewan Pengawas PT. Bank Sumut agar Bertanggung Jawab penuh, terkait Penggunaan Dana Pensiunan PT.Bank Sumut senilai Rp 15 miliar yang di duga dipergunakan untuk Dana Kredit PT. SNP. Dimana dalam penggunaan dana tersebut merupakan wewenang dan rekomendasi mutlak dari Dewan Pengawas dan Dirut PT.Bank Sumut.

HIMPIT-SU juga meminta Kejatisu segera melakukan pengusutan lanjutan indikasi keterlibatan Direksi PT. Bank Sumut, terkait Kredit Macet di KCP PT.Bank Sumut Cabang Galang, yang melibatkan mantan Pimpinan Cabang Pembantu Galang dan mantan wakil Pimpinan Cabang Pembantu Galang PT. Bank Sumut.

Selain itu, HIMPIT-SU juga meminta Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keungan (OJK), agar meninjau kembali Proses Transformasinya PT. Bank Sumut menjadi Perusahaan terbuka dengan melakukan Initial Publik Offering (IPO).

PT. Bank Sumut dinilai tidak layak menjadi IPO yang direncanakan pada Bulan Juni 2022, mengingat banyaknya masalah Hukum di tubuh PT. Bank Sumut. Diantaranya, seperti masalah Kepala KCP Lubuk Pakam PT. Bank Sumut Syariah yang diduga melakukan pencatatan palsu dan Kredit macet yang terjadi di KCP Galang serta Investasi Bank Sumut kepada PT SNP yang dapat Merugikan Keuangan Negara dan masih dalam Proses Hukum.

Tidak itu saja, HIMPIT-SU juga meminta kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi selaku pemegang saham terbesar di Bank Daerah milik masyarakat Sumut itu, segera mencopot Rahmat Fadillah Pohan dari jabatan Dirut PT. Bank Sumut yang diamanahkan sejak September 2021. Rahmat Fadillah Pohan juga rangkap jabatan sebagai Ketua Dewan Pengawas PT. Bank Sumut, ini sarat kepentingan dan KKN.
(ASWIN)

(Visited 35 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *