Terkait Sengketa Lahan, Komisi ll DPRD Rohul Hearing dengan Masyarakat Desa Batas

ROKAN HULU, (MPC) – Terkait adanya lahan masyarkat Desa Batas yang dikelola oleh PT. Sumatra Silva Lestari (PT.SSL) tidak sesui dengan perjanjian sebelumnya, maka masyarakat Desa Batas KecamatanTambusai Kabupaten Rokan Hulu mendatangi kantor DPRD Rokan Hulu dalam agenda Hearing dengan anggota DPRD. Jum’at (24/09/2020).

Hadir dalam acara hearing tersebut, Ketua Komisi II DPRD Rohul H Arif Resa Syah, sebagai pemimpin sidang dan di dampingi dua anggota DPRD lainnya H Murkhas dan Budi Suroso, Camat Tambusai M Gadafi, Kades Batas T Musrial, Ketua kopersi tani Sialang Sakti (Koptan SS),ketua BPD, Ketua Adat, Ketua pemuda, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, Kadiskoptran yang di wakili Kabit Rohadi, perwakilan dari dinas Perkebunan dan peternakan, perwakilan dari BPN.

Sementara perwakilan masyarakat Mintareja menyampaikan kepada forum tersebut bahwa pembagian kerja sama atau pola bapak angkat 60/40, antara PT. SSL. dengan masyrakat Desa Batas, tidak sesui pembagian penjualan kayu Sungkai.

Menurut perhitungan kubik
kayu yang dijual oleh perusahaan kepada pembeli tidak sesui dengan harga kalkulasi kami, kami menilai perusahaan tidak transparan kepada kami, dalam hitungan kami satu bulan kami hanya menerima 50 sampai 70 riper bulan, itupaun kami menerima sekali perpanen 6 sampapi 7 tahun sekali baru ada pembagian hasil Sungkai itu,”ungkap Mintareja

.Dalam hearing tersebut, masyarakat batas meminta supaya lahan masyarakat yang ada diareal PT.SSL segera di kembalikan, seperti yang di sampaikan oleh Kepala Desa Batas.

“Kami dari Pemerintahan Desa Batas yang juga mewakili masyarakat meminta melalui Hearing hari ini supaya lahan masyarakat yang ada di areal PT.SSL supaya dikembalikan ke masyarakat dan persoalan ini secepatnya di selesaiakan kalau tidak ada penyelesaiannya kami akan demo besar-besaran dan saya sendiri yang memimpin demo, dari pada saya sebagai kepala Desa yang didemo oleh masyarakat lebih baik saya yang mendemo,” kata Kades T Musrial dengan tegas.

Ditambah lagi pernyataan Pak Camat yang mengatakan kalau PT.SSL itu tidak bisa menghargai orang lain.

“Kami saja sebagai Pemerintah Kecamatan Tambusai tidak pernah mendapat informasi atau laporan dari pihak perusahaan PT.SSL apalagi berkomunikasi, namun kalau ada masalah mereka baru dia datang kata M Gadafi sebagai Camat Tambusai. contohnya saja hari ini satu orangpun dari pihak PT.SSL tidak ada yang datang dengan alasan Covid, Itu tandanya mereka dari pihak perusahaan PT.SSL tidak ada menghargai,”ucap Pak Camat dengan nada kesal.

Sementara dari pihak BPN Rokan Hulu mengatakan kalau areal yang dikelola oleh PT.SSL tidak ada terdaftar di BPN.

“Kami dari pihak BPN tidak tahu menahu adanya PT.SSL yang berada di Desa Batas karena selama ini PT.SSL tidak ada terdaftar arealnya sama kami.

” Kata pihak BPN menanggapi apa yang disampaikan oleh perwakilan anggota hearing maka Ketua Dewan komisi II H Arif Resa Syah mengambil kesimpulan akan tetap membela masyarakat Desa Batas.

“Ini semua harus kita proses ketingakatannya bahkan sampai ke tingkat pusat dan kita meminta untuk segera mencabut isin dari perusahaan tersebut, Kami dari anggota Dewan Komisi II siap mendukung keinginan masyarakat namun ini butuh proses dan kami akan selalu ikut mendampingi sekalipun sampe ke tingkat pusat.” kata Ketua Komisi II DPRD Rohul Arif Resa Syah.

Di hearing tersebut, pihak PT. SSL turut di undang untuk bertemu dengan Komisi ll DPRD Rohul dan masyarkat, namun tidak kunjung hadir sampai pertemuan selesai.

Hearing akan belanjut beberapa Minggu kedepan dengan harapan pihak perusahaan berkenan hadir dan berjumpa di forum dewan tersebut.

(Kaliun Siregar)

Editor : Feri Windria

(Visited 12 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *