Terkait Penyerobotan Lahan Oleh PT Torganda Penggugat PH Pemdes Bangun Jaya Ditolak

ROKAN HULU, ( MPC ) – Sidang sengketa tuduhan penyerobotan lahan seluas 712 hektar di areal Kebun PT Torganda yang digugat oleh pemerintah Desa Bangun Jaya kepada PT Torganda akhirnya kandas pada surat salinan keputusan yang disampaikan oleh Majlis Hakim secara Elektronik yang sudah di Upload dan dikirim ke Penasihat Hukum kedua belah pihak bahwa gugatan yang telah disampaikan Penggugat PH Pemdes Bangun Jaya di Tolak.

Humas Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Irfan Lubis SH,MH saat. dikonfirmasi wartawan Kamis Sore (27/8/2020) mengatakan, Bahwa putusan atas perkara No 63/Pdt.G/2019/PN Prp tentang kasus sengketalahan antara Pemdes Bangun Jaya dengan PT Torganda. Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa PT Torganda sudah melakukan penyerobotan lahan milik masyarakat yang disampaikan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Namun, Setelah dilakukan pembuktian di persidangan, Baik sidang yang di lakukan di ruang Pengadilan maupun sidang lapangan, Serta bukti-bukti dan keterangan para saksi yang dihadirkan kedua belah pihak maka Majlis hakim menyimpulkan dan memutuskan Gugatan Penggugat di Tolak.

“kita sudah membuat keputusan hasil keputusan keputusan tersebut diambil beberapa sidang yang telah dilakukan dengan melihat barang bukti dan keterangan saksi kedua belah pihak dan keputusannya gugatan yang telah disampaikan pihak Penggugat di Tolak,”jelasnya.

Lanjut. Dikatakan Irfan, Salinan hasil keputusannya sudah dikirimkan ke alamat email Penasehat Hukum masing-masing pihak yang sudah mereka daftarkan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang dikirim secara elektronik dan jika ada pihak yang merasa keberatan terhadap hasil keputusan tersebut boleh banding ke Pengadilan Tinggi, Dan pihak yang merasa keberatan diberikan waktu untuk berfikir selama 14 hari kedepan. Kepada penggugat wajin membayar biaya perkara sekitar 5 jutaan rupiah.

“Perkara ini, Sudah kita putuskan jika ada pihak yang merasa keberatan silahkan banding ke Pengadilan Tinggi dan hal tersebut dibolehkan dalam. Undang Undang, Dan salinan keputusan telah di umumkan secara elektronik dan dikirim ke E court masing-masing penasehat hukum baik itu penggugat maupun dari pihak tergugat ujarnya.

(kaliun siregar)

Editor : Feri Windria

(Visited 18 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *