Refleksi 76 Tahun Kemerdekaan RI

Mediapesisir.com – Yth.Presiden Joko Widodo Luhut Binsar Pandjaitan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Diskominfo Kabupaten Humbang Hasundutan Pemkab Humbahas Kabupaten Pakpak Bharat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Janganlah Jalan Provinsi “Deleng Simpon” Menjadi Jurang Pemisah antara Humbang Hasundutan dan Pakpak Bharat

Hari ini, Selasa (17/8/2021), Indonesia merayakan HUT RI ke-76. Tema peringatan HUT RI ke-76 ini yaitu; Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.

Berdasarkan pedoman identitas visual tema dan logo HUT RI ke-76 ini mendeskripsikan nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan, agar mencapai masa depan yang lebih baik.

Dalam napak tilas kemerdekaan, setiap presiden memiliki gaya penyampaian pidato, diksi dan tema-tema besarnya tersendiri. Inti pidato yang disampaikan kepala negara merupakan refleksi perjalanan, pencapaian, program kerja, hingga tantangan bangsa semasa mereka memimpin.

Namun, di balik perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah 76 tahun ini, belum seluruhnya daerah yang merasakan arti kemerdekaan itu, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur. Seperti di wilayah Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Lihatlah ruas jalan-lintas sumatera-di Desa Sionom Hudon Julu, Kecamatan Parlilitan, menuju Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi. Di sana pembangunan infrastruktur itu sama sekali luput dari perhatian pemerintah.
Padahal di Kabupaten Humbang Hasundutan ada program pengembangan food estate sebagai lumbung pangan baru nasional yang sedang dibangun oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Di wilayah Kecamatan Parlilitan juga ada sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang telah dimanfaatkan oleh negara. Namun, sangat miris ketika melihat infrastruktur jalannya.

JIka ingin memperbaiki kualitas segenap bangsa, maka perlu perbaikan infrastrukturnya. Kemerdekaan yang sudah 76 tahun ini masih dibayangi oleh keprihatinan pembangunan infrastruktur di sana.

Semangat kemerdekaan itu tidak hanya pada agenda-agenda serimonial, namun harus diresapi dalam jiwa bahwa ada tanggung jawab besar yang kita lakukan.

Cita-cita kemerdekaan itu adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi 76 tahun Indonesia merdeka masih banyak sekali wilayah-wilayah di Indonesia yang belum tersentuh pembangunan dengan baik.

Contohnya di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, sampai saat ini akses transportasinya masih sangat memprihatinkan.

Oleh karena itu, sebagai penyelenggara negara terutama pemerintah daerah euforia semangat kemerdekaan itu tidak hanya sebagai kegiatan serimonial, namun harus lebih meningkatkan semangat pelayanan kepada semua lapisan masyarakat, sehingga distribusi keadilan dalam hal kebijakan pembamgunan harus bisa menyentuh semua wilayah di daerah.
Sangat ironi, ketika pemerintah tutup mata terhadap pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah.

Di masa kepemimpinan Presiden Jokowi di periode pertama, sangat menggenjot pembangunan infrastruktur. Pembangunan ada di mana-mana. Tapi di sisi lain, ada sejumlah daerah yang tidak tersentuh.

Pemerintah harusnya tetap berkaca pada Nawacita. Memang sejauh ini, pencapaian pemerintah sudah cukup baik dibandingkan ‘rezim-rezim’ sebelumnya, terjadi peningkatan di berbagai penjuru Nusantara, meskipun memang belum seutuhnya.

Padahal presiden Jokowi memiliki cita-cita membangun ‘asa’ dari desa (pinggir). Pesiden Jokowi menginginkan agar pembangunan yang dilakukannya tersebut kemudian memiliki dampak berantai atau multiplier effect.

Oleh karena itulah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang memegang kekuasaan dalam pembangunan infrastruktur jalan provinsi Jalan Deleng Simpon di Humbang Hasundutan menuju watas Pakpak Bharat, sangat kami harapkan dapat mewujudkannya.

Warga di Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan sangat mengharapkan perbaikan jalan Deleng Simpon yang tinggal sepanjang 4 Kilometer lagi yang belum pernah tersentuh aspal sejak jaman Kolonial hingga 76 tahun Kemerdekaan Indonesia.

Otonomi daerah kiranya jangan meniadakan persatuan, memenggal integrasi teritorial oleh batas otoritas kabupaten. Kiranya egosentris otonomi jangan sampai memutus integrasi sosial. Perluasan kemiskinan dan kesenjangan yang berlarut-larut bisa menyediakan lahan yang subur bagi perkembangbiakan elemen-elemen fundamentalisme, tribalisme, dan premanisme yang bisa mengoyak persatuan nasional.

Jalan Deleng Simpon merupakan satu-satunya akses jalan yang menghubungkan warga yang masih serumpun dan berkerabat di Kecamatan Parlilitan dan Tarabintang dengan Kabupaten Pakpak Bharat. Selain akses ekonomi, terutama jalan Deleng Simpon ini merupakan akses pemersatu sebagai warga yang masih satu kerabat dan keluarga.

Janganlah kiranya Jalan Deleng Simpon ini menjadi “Jurang Pemisah” persaudaraan di antara mereka.

Sebenarnya kami sudah lelah dan nyaris putus harapan ketika bermohon perbaikan Jalan Deleng Simpon ini, tetapi kami tidak pernah putus harapan, kami tetap bersemangat menyurakannya, bukan untuk kami saja, tetapi untuk anak cucu kita.

Semoga Bapak Presiden Joko Widodo, Oppung Luhut Binsar Pandjaitan, Bapak Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Bapak Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor dapat mendengarkan seruan kita dan sudi mewujudkan pembangunan jalan provinsi Jalan Deleng Simpon ini.

(Sorang Tumanggor)

Credit video dan foto: Ir. Paulus Tumanggor (Minggu, 15/08/2021)

(Visited 136 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *