Razia Masker, Satpol PP Belum Menerapkan Saksi Denda

Foto : Razia saat ini masih dalam tahapan pemberian sanksi sosial

DUMAI, (MPC) – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, mengharapkan razia masker yang dilakukan secara intensif makin menguatkan kesadaran masyarakat kota Dumai, tentang pentingnya mencegah penularan Covid-19.

“Dengan razia yang kami lakukan dengan gencar setiap hari semakin menyadarkan masyarakat pentingnya menggunakan masker, khususnya ketika beraktivitas di luar rumah,” kata Bambang Wardoyo, dalam keterangannya melalui henpon seluler kepada Mediapesisir.com, Kamis (24/09/2020) tadi pagi.

Operasi protokol kesehatan yang dilakukan Satpol PP Kota Dumai juga didukung TNI, Polri, BPBD, di Jalan Subrantas Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur.

Bambang menjelaskan, tentang pentingnya upaya bersama menanamkan kesadaran bahwa, penggunaan masker dan kepatuhan warga dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai kebutuhan setiap individu agar tidak tertular dan menularkan Covid-19 kepada orang lain.

Pemerintah kota Dumai sudah membuat Kebijakan denda ini tertuang dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 65 Tahun 2020 ditandatangani Walikota Dumai Zulkifli AS tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan corona virus disease Covid-19.

Walikota Dumai Zulkifli AS dalam perwako tersebut menegaskan bahwa penerapan denda ini masuk dalam sanksi administrasi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, Namun, diawali teguran lisan dan tertulis, kemudian kerja sosial bagi pelanggar.

Hingga saat ini, katanya, operasi masih dalam tahapan belum ada pemberian sanksi denda, Ia mengharapkan sanksi sosial untuk mereka yang melanggar ketentuan itu efektif dalam memberikan efek jera kepada masyarakat luas,”kata Bambang Wardoyo.

Lebih lanjut, kata Bambang, Warga yang terjaring razia karena tidak mengenakan masker, tidak menjaga jarak, dan berkerumun, didatangi petugas.

Mereka kemudian mendapatkan penjelasan dari petugas tentang aturan baru mengenai protokol kesehatan,”tambah Bambang.

“Sanksi bersifat administratif. Namun, untuk saat ini sanksi yang diberikan kepada pelanggar perorangan, yang bisa membuat efek jera saja. Tidak denda. Tetapi bisa disuruh push up, membersihkan toilet, menyapu jalan, membersihkan Musholah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengucapkan kalimat Pancasila dan lainnya,” ucap Bambang.

Kendati demikian, Bambang menyebutkan, bahwa sanksi administratif bisa saja dijatuhkan kepada instansi, lembaga, atau perkantoran yang sifatnya bukan perorangan, Misalnya di perkantoran tidak patuh terhadap protokol kesehatan, setelah kita datangi, maka bisa kami berikan teguran tertulis, lalu kalau masih bandel, bisa kita usulkan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk dibubarkan, atau dihentikan aktivitasnya sementara,” tutup Bambang.

(Feri Windria)

(Visited 45 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *