Rapat Kerja Perdana Komisi II DPRD Dumai, Tahjuddin Berharap Pendapatan Perpajakan Dumai Bisa Di Evaluasi

DUMAI (Mediapesisir.com) – Rapat kerja perdana DPRD kota Dumai Komisi II dengan dinas Pendapatan daerah Dumai di ruangan Melati Kantor DPRD Dumai Bagan Besar Jalan Pewira, Senen (13/1/2020).
Pembahas rapat kerja komisi II itu mengenai pendapatan pajak Pakir dan pajak walet yang akan di evaluasi untuk kedepan nya.
Dalam rapat kerja komisi II itu di hadiri, tujuh orang anggota dewan komisi II, dan pimpinan rapat komisi II itu dipimpin oleh Ponimin, dihadiri dari pemko dumai dalam rapat itu dinas Pendapatan daerah Kota Dumai, yang diwakili para kabib dinas pendapatan daerah kota dumai.
Dibahas oleh komisi II terkait pendapatan pajak pakir dinas perhubungan dan pendapatan perpajakan sarang burung walet yang ada beroperasi di daerah dumai ini, namun di sampaikan oleh dinas pendapatan daerah target dari pendapatan pajak pakir daerah dinas perhubungan kota dumai di tahun 2019, 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) / cuma terealisasi dari dinas perhubungan 31.000.000,00. (tiga puluh satu juta rupiah).
Untuk pendapatan pajak sarang burung walet di dinas pertanian, disampaikan oleh dinas pendapatan daerah dari target 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) / hanya terealisasi 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) di tahun 2019.
Dan angka ini sangat mengaetkan para anggota dewan kamisi II, untuk itu menurut komisi II kedepannya akan memangil kepala dinas pendapatan daerah untuk menyediakan data data yang mana saja tempat yang di kenakan pajak pakir atau pajak walet untuk di kenakan pajak, agar sehinga bisa di evaluasi dan di singkronkan hitungan pendapatan tempat yang di kenakan pajak kedepan nya.
Menurut Tahjuddin Effendi dan harapannya, sebagai komisi II fraksi PKS kedepan nya, ini perlu ada rapat seluruh OPD yang berkaitan denga perpajakan daerah dumai, agar bisa di evaluasi secara ojektif untuk lima tahun kedepannya dengan solusi yang lebih baik.
“saya harap setelah ini akan ada pemanggilan di seluruh OPD dinas yang berkaitan dengan penyetoran perpajakan di Dumai, dengan secara ojektif agar bisa singkron data data penerimaan pendapatan perpajakan di seluruh OPD, sebagai evaluasi kita lima tahun kedepan nya yang lebih baik,”tahjuddin.***