KPK. Di Minta Turun Ke Dumai Untuk Memastikan Hukum Proyek Air Minum.

DUMAI-MEDIAPESISIR.COM. Masyarakat Kota Dumai Propinsi Riau terus mempertanyakan dana Pemko Dumai yang sudah dibayarkan pada tiga perusahaan.
Yaitu, BUMN PT.Adhi Karya Persero Rp.65.389.230.023.00,.PT.Waskita Karya Persero Rp 52.632.090.282.00,.PT.Nidya Karya

Persero RP.26.761780.491.00 ditotal RP146 Milyar Rupiah biaya sudah dibayar pada tiga perusahaan BUMN oleh Bendahara Keuangan Pemko Dumai.

Ironisnya, ” Sampai sekarang Proyek air Minum 233 milyar rupiah itu tak jelas ujung pangkalnya. Bangkai bangkai proyek air minum tak ada tampak sama sekali bagai menutupi bangkai busuk proyek air minum Pemko Dumai ” Ungkap Hasbi Selasa (22/01/2019).

“Ini aneh, Program multi years dengan nilai 233 milyar rupiah sudah dibayar 146 milyar rupiah belum jelas pertanggung jawaban sesuai hukum dan aturan undang undang yang berlaku kenapa gagal.? dan tidak pertanggung jawab penyerahan aset degan uang sudah dibayar. kini Pemko Dumai membuat program baru pula bagi menutupi kudis lama serta kebusukan proyek multi years 233 di duga gagal total untuk menipu rakyat Kota Dumai” Ujarnya dengan nada berang sambil mengelengkan kepalanya.

Dari kebohongan demi untuk menutupi bangkai busuk tersebut guna untuk mempertanggung uang yang sudah dikeluarkan untuk membayar proyek yang di duga gagal total, kalau dijumlahkan uang tersebut bisa di peruntukan untuk membuat jalan-jalan sepatak untuk di gang – gang pemukiman masyarakat yang ada di kota dumai.

“Intinya ingin melupakan tanggung jawab uang APBD Dumai yang dibayar tanpa pertanggung jawaban pada rakyat Dumai.

Pemko bersama DPRD Kota Dumai sudah menipu rakyat Dumai tertuang dalam Perda Nomor 24 tahun 2007 Tentang Pembangunan Infrastruktur Air Minum Dengan Sistim Jamak 4 Tahun tetapi proyek tersebut dibangun adalah proyek “Air Bersih” karena pengolahan air sungai mesjid melalui sistem adalah air bersih.

Setiap Air bersih belum tentu bisa diminum tetapi Air Minum tentu bersih karena ia akan diminum manusia dengan jaminan kesehatan air minum dijamin bersih.sehat sesuai kualitas untuk bisa diminum.

Penipuan ini diperkuat Perda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perobahaan Kedua Atas Perda Kota Dumai Nomor 24 tahuh 2007 Tentang Pembangunan Infrastruktur Air Minun Dengan Sistem Tahun Jamak.

Bagi mendapatkan Kepastian Hukum dan tentang manipulasi proyek air minum degan mega skandal diindikasi Korupsi berjamaah berencana bersama mengeroti uang negara diminta KPK.Kapolri dengan jajaran harus mengusut tuntas kasus mega skandal suap menyuap menyeret pelaku dan dalang bagi penegakan hukum untuk berkeadikan .

Menghabiskan uang rakyat milyaran rupiah menjadi bangkai tak dipertanggungjawab sebagai aset dan hukum.

Kami atas nama Masyarakat Kota Dumai meminta kepada pihak kejaksaan Agung RI membuka secara terang benderang pemeriksaan proyek air minum 2016 tak jelas ujung pangkalnya atau barang kali dipeti eskan untuk meminta keadilan khusus Kota Dumai.” Tutup Hasbi.

Pewarta : Feri Windria

(Visited 8 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *