9 Kepala Keluarga Bakal Digusur 

DUMAI, (MPC) – Warga masyarakat yang tinggal di RT.15 Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai merasa resah  karena rumah tempat tinggal mereka bakal di gusur, pasalnya  Lurah Pangkalan Sesai Nurseha, telah menyurati kepada 9 Kepala Keluarga (KK) yang mana sesuai surat pemberitahuan No.031/60/Trantip-PS tersebut menyatakan tentang pengguna Tanah Fasilitas Umum (Fasum) pemerintah Kota Dumai yang ada di kelurahan Pangkalan Sesai.

Yang mana Tahun 2021 ini pemerintah Kota Dumai akan melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bakal membangun gedung Pos Yando dan Pos Jaga atau Pos Kamling.

Sehubungan dengan surat pemberitahuan tersebut pihak kelurahan meminta kepada warga pengguna tanah milik pemerintah (Fasum) yang berada di sekitar Kantor Lurah Pangkalan sesai untuk mengosongkan dan membongkar bangunan milik 11 Kepala Keluarga.

Terkait surat pemberitahuan tersebut warga merasa di perlakukan tidak adil oleh pihak Kelurahan, bahwa rumah dan tempat tinggal mereka di suruh dikosongkan dan membongkar tanpa ada rapat dan musyawarah dan mufakat terlebih dahulu.

Ketika tim awak media turun dan Kros cek ke lapangan menemui  salah satu warga yang  disurati oleh pihak kelurahan sebut saja namanya Am (36)  didampingi beberapa warga di RT.15 menjelaskan, Kalau kita bicara mengenai lokasi tanah di tempat ini dulunya disini belum ada di bangun kantor lurah, kawasan ini adalah tanah konsesi Patra Dock, sedangkan kami tinggal dan menetap di sini sejak tahun 1995,” sebut salah satu warga.

Lebih lanjut kata warga, waktu itu Dumai masih masuk dalam naungan Kabupaten Bengkalis, berarti kami sudah 25 tahun lebih dulu menetap di sini, dan kami juga dulu sudah berupaya untuk mengurus keabsahan kepemilikan sebidang tanah tempat tinggal kami disini, mulai dari RT, Lurah sudah kamu urus namun pihak kelurahan menolak dan enggan mengeluarkan surat keterangan tanah dan mempersulit kami dengan alasan lokasi tempat tinggal kami disini adalah tanah milik pemerintah Kota Dumai, makanya kami tidak bisa mengurus SKT tanah tempat tinggal kami.

Sedangkan pihak kelurahan mengatakan, lokasi tempat tinggal kami yang berada di RT.15 dan sekitarnya adalah tanah milik pemerintah Kota Dumai, kami tidak pernah melihat seperti apa surat tanahnya, dan pihak kelurahan tidak pernah menunjukannya legalitas SKT tanahnya pada kami,” kata warga.

Warga mengaku sudah berjalan 25 tahun kami tinggal menetap disini, tiba-tiba baru sekarang muncul surat pemberitahuan pengosongan dan pembongkaran tempat tinggal kami,” kata warga.

Padahal warga-warga yang lainnya yang tinggal disekitar sini bisa punya SKT tanah baik SKGR maupun sertifikat, mereka begitu mudah mendapatkan SKT yang mereka butuhkan sedangkan, saya sudah pernah mengurus SKT selalu dipersulit dan di tolak padahal sudah 25 tahun tinggal menetap di sini.

Informasi yang di terima awak midia Rumah yang bakal di bongkar rumah Muhammad Harun, Zulkifli, Muhammad Subehi, Nasifuk Amlin Musthofa, Abdul Zhohir, Chairul Iskandar, Edi B, Adi Dan Ipoy.

Untuk itu saya dan beberapa warga lainya terutama 9 kepala keluarga yang bakal di bongkar rumahnya meminta keadilan dan ketransparanan dari pihak kelurahan seperti apa bentuk surat legalitas,” ujar datok Amin kepada wartawan.

Kami hanya mempertahankan hak-hak yang sudah hidup atau tinggal dan menetap di sini selama 25 tahun.

(Visited 192 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *